Regional Government Functions In Land Procurement For Development For Public Interest

Sufirman Rahman, Syamsudin Passamai, Salle .

Abstract


Abstract. This study aims to analyze the verification through electronic media (teleconference). The study was conducted at the District Court of South Jakarta and the District Court of Central Jakarta. Methods of data collection using purposive sampling technique. The research found that the essence of verification by the electronic media is to seek the material truth obtained via media teleconference so the facts acquaired in the trial can be take into account for judges when deciding cases. The study results provide an academic contribution to the achievement of the main goal of the criminal law that seek, discover and reveal the material truth (materielle warheid).


Keywords


Keywords: Regional Government, Land Procurement, Public Interest

Full Text:

PDF

References


Afifah Kusumadara, Perkembangan Hak Negara Atas Tanah, Jurnal Media Hukum, Vol. 20, No.3, (2013), Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C.M. Burkens, Beginselen van de Democratische Rechtssaat, W.E.J, Tjeenk Willink Zwolle, 1990.

Dikson Kristian, dkk, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Verstek, Vol.1, No.1, Januari 2014, Kertanegara: Publisher.

George Montagu Harris, Comparative Local Covernment; dikutip oleh M. Arifandi Saleh ,Pemerintahan,Daerah di Amerika Serikat, Mimeografi, Tanpa tahun penerbitan.

H.S.R. Nur, Beberapa Masalah Agraria, Editor. Ujung Pandang, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1980.

Husen Alting, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masayarakat Hukum Adat Ternate), Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No.1, Januari 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.

------------, Konflik Penguasaa Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa dan Pengusaha, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2, Mei 2013, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik Dan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, 1983.

Rani Aswita, Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi Problematik Putusan Non-Executable PTUN Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah, Vol.23 No.1 (2016), Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Supriyatno, Implementasi Kebijakan Pertanahan Nasional, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No.3, September 2008, Purwokwerto, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

------------, Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10, No.1, Januari 2010, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Syamsuddin Pasamai, Hukum Agraria dan Hukum Tanah Indonesia, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2010

Taliziduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.1 Januari 2013, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

------------, Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional, Jurnal Mimbar Hukum Hukum, Vol. 24, No.2, Juni 2012, Yogyakarta: Law of Faculty, Universitas Gadjah Mada.

------------, Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Reklamasi Pantai, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.27, No.2, Juli 2015, Yogyakarta: Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

Zefrizal Nurdin, Dilema Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi Di Sumatera Barat Pada Norma dan Implementasi, Jurnal Media Hukum, Vol.22, No.1, (2015), Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.